Peradilan Jessica Jadi Ujian Integritas Penegakan Hukum

BeritaUtama, Jakarta – Vonis atas Jessica yang dijadwalkan Rabu pekan depan bakal dibacakan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat akan mencerminkan dua hal. Pertama, menjadi tonggak sistem penegakan hukum di negeri ini sehingga melahirkan yurisprudensi, atau kedua,menambah jumlah potret buram dunia peradilan Indonesia yang korup.

"Saya berharap Majelis Hakim pmpinan Kisworo ini memahami bahwa sidang atas Jessica Kumala Wongso yang didakwa membunuh temannya, Wayan Mirna Salihin, merupakan pengadilan paling banyak diikuti rakyat Indonesia karena ditayangkan secara langsung sekurang-kurangnya oleh tiga stasiun televisi nasional," kata koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M Massardi di Jakarta, Sabtu (22/10).

Terdakwa kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, bersiap membacakan pledoi dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 12 Oktober 2016. 

Jubir presiden era KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini menengarai, sejak awal kejadian, 6 Januari 2016, kasus kematian Mirna sudah menjadi perhatian publik karena sensasinya yang luar biasa.

Pertama, kata dia, peristiwa tersebut terjadi di kafe Olivier, tempat nongkrong kalangan atas di kawasan mal mewah Grand Indonesia, Jakarta. Kedua, korban dan tersangka pembunuhnya perempuan muda yang lama menikmati kehidupan di luar negeri (Australia).

Sensasi terbesar, kata Adhie, datang dari Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Krishna Murti. Polisi muda flamboyan ini pada 10 Januari 2016 mengumumkan dugaan penyebab kematian Mirna: "Diduga, salah satu sampel yang diminumnya (es kopi Vietnam) mengandung zat sianida!"

"Publikasi penggunaan zat sianida dalam kasus kematian Mirna inilah sebetulnya yang mengguncang seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Karena racun sangar ini diketahui bangsa Indonesia biasa digunakan agen-agen CIA dan teroris internasional lewat film-film Hollywood," tutur Adhie.

"Kalangan politisi nasional yang hidup di tengah intrik dan adu domba pun segera meningkatkan kewaspadaannya begitu mendengar zat sianida sudah dioperasikan di Tanahair. Tak kalah hebohnya kalangan kaum pergerakan yang beroposisi kepada pemerintah. Akibatnya, zat sianida selama beberapa pekan menjadi trending topic di negeri ini," tambah dia.

Tapi yang menarik, lanjut Adhie, tim kuasa hukum Jessica pimpinan pengacara andal Otto Hasibuan, dipersidangan berhasil membuktikan bahwa zat sianida itu, yang membuat kasus ini menjadi sensasi nasional, ternyata tidak pernah ada.

Hal ini secara sederhana tapi sangat meyakinkan, dibuktikan Otto Hasibuan dengan secarik kertas "Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalitas Polri" yang menyatakan "negatif" sianida pada jasad Mirna.

Dalam sidang Jessica yang sudah 30 kali sejak pertama kali digelar (15/6), kita sudah mencatat banyak fakta yang terungkap di pengadilan. Sebagian besar mematahkan tuduhan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang tampak tergesa-gesa, karena itu kelihatan sangat sembrono. Misalnya, berita acara Labkrim Polri yang diungkap Otto Hasibuan, yang ternyata justru diperoleh dari lampiran tuntutan JPU.

Memang, sudah terlalu lama bangsa Indonesia tidak menyaksikan pergulatan hukum secara argumentatif dan mencerdaskan di pentas peradilan. Selama ini yang didapat dari pentas peradilan kita adalah "suap, suap, dan suap".

"Saya berharap dalam kasus Jessica ini, dalam menjatuhkan vonis, majelis hakim benar-benar berdasar pada fakta-fakta yang terungkap di pengadilan, yang juga dicatat rakyat Indonesia. Bukan atas asumsi, atau opini publik, yang sekarang, di tengah zaman tren memobilisasi sosial media, bisa dengan gampang dirancang,” kata Adhie.

Jangan lupa, kata dia, dalam sidang-sidang Jessica ini, masyarakat juga dicerdaskan dengan sejumlah pengetahun yang disampaikan para ahli (toksikologi/racun, psikologi, kimia, ilmu membaca raut wajah, teknologi informasi, kriminologi, dan lain-lain). Sehingga menjadi sangat memalukan bila majelis hakim menjatuhkan vonisnya secara tidak cerdas.

Sebab, menurut Adhie, kalau majelis hakimnya cerdas, dari kasus Jessica ini sekurang-kurangnya akan lahir satu yurisprudensi, keputusan hakim yang akan menjadi acuan para hakim di Indonesia dalam mengambil keputusan hukum, yang selama belasan tahun tak pernah muncul dari dunia peradilan nasional. Yakni soal autopsi.

"Autopsi adalah hal paling penting dalam mengangkat kasus dugaan pembunuhan ke pengadilan (ranah hukum). Jadi yurisprudensinya, tanpa adanya autopsi maka syarat membawa kasus dugaan pembunuhan ke ranah hukum batal demi hukum," ungkap dia.

Menurut Adhie, pelajaran pentingnya bagi rakyat Indonesia dari sidang Jessica yang sudah menghabiskan banyak energi bangsa ini, terutama bagi aparat hukum, menyangkut nyawa manusia, harus senantiasa ekstra hati-hati. Sebaliknya, memvonis seseorang sebagai pembunuh padahal sejatinya tidak melakukan hal yang disangkakan, merupakan pelanggaran kemanusiaan juga.

"Jangan sampai kasus Sengkon dan Karta di Bekasi (1974), yang kemudian atas kerja ekstra keras pengacara Albert Hasibuan, berhasil dibebaskan dari vonis sebagai pembunuh (1980). Dari kasus inilah melahirkan apa yang kini kita kenal sebagai lembaga peninjauan kembali," pungkas dia. [Yustinus Paat/FER]

Sumber: BeritaSatu.com

SBY Mendoakan Pemerintahan Jokowi -JK Sukses

BeritaUtama, Jakarta - Setelah sempat mengeluarkan tujuh kritik kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK), kini mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendoakan agar pemerintahan yang tengah berjalan bisa mengemban tugas dengan baik.

"Kami dengan tulus mendoakan agar pemerintahan sekarang ini bisa mengemban tugas dengan baik sebab kalau pemerintah sukses dalam mengemban tugasnya, rakyatlah yang paling akan berbahagia. Kita semua juga akan senang," kata SBY saat memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid I dan II di kediaman pribadinya, Puri Cikeas, Gunung Puteri, Bogor, Jawa Barat, Senin (13/6) malam.

 Mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono

Di hadapan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) yang turut hadir, SBY bahkan sempat mengatakan bahwa mempercayakam pemerintahan di tangan Jokowi - JK. Dengan harapan, berjalan dengan baik dan mampu mensejahterakan rakyat.

"Kini negara dan pemerintahan kita percayakan kepada Bapak Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Dengan pemerintahan yang beliau berdua pimpin," ujarnya.

Pernyataan SBY tersebut sedikit berbeda dengan yang dia nyatakan sebelumnya saat menggelar acara buka puasa bersama dan silahturahmi dengan kader Partai Demokrat di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/6) lalu.

Ketika itu, dengan tegas SBY memberikan tujuh catatan penting bagi pemerintahan Jokowi, yaitu mengenai situasi perekonomian, kondisi kehidupan masyarakat dari sisi sosial dan ekonomi, upaya penegakan hukum, dan kedaulatan partai politik, serta persoalan TNI/Polri dalam menjalankan tugas pokoknya, pergerakan komunis, hingga peranan media.

Terkait situasi perekonomian, SBY menyoroti mengenai lemahnya pertumbuhan ekonomi dan rendahnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, menurutnya, harus menjadi prioritas pemerintah dalam memperbaiki ekonomi ke depan.

"Khusus mengenai kenaikan sejumlah komoditas pangan di bulan Ramadan, sebenarnya bisa diambil langkah-langkah yang proaktif, karena hukum ekonomi memang begitu adanya," kata SBY.

Kemudian, lanjutnya, catatan dari Partai Demokrat adalah setiap solusi dan kebijakan stabilisasi harga hendaknya rasional dan memahami hukum-hukum ekonomi agar langkah-langkah pemerintah tidak kontraproduktif dan tidak menjadi bahan pergunjingan masyarakat.

Terkait masalah penegakan hukum, dia menilai bahwa kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurun. Padahal sebelumnya, KPK tak pandang bulu dan tak tebang pilih dalam penegakan hukum, bahkan SBY menduga ada tangan yang tak terlihat yang membuat penanganan kasus menjadi politis.

"Rakyat melihat ada tangan-tangan tidak kentara (the invisible hand) yang membuat penegakan hukum kita tampak merosot. Ingat, para penegak hukum memiliki kedaulatan yang penuh. Hukum sebagai panglima dan bukan politik, atau kekuasaan," ujar SBY.

Sedangkan, terkait dinamika politik, dinilainya bahwa fungsi partai oposisi menurun. Padahal, bertugas penting, yaitu memberikan check and balance.

Kemudian, SBY sempat menyoroti independensi TNI yang dinilainya terlalu banyak mengurusi persoalan di luar operasi militer.

Otto Hasibuan: Kematian Wayan Mirna Bukan Salah Jessica

BeritaUtama, Jakarta - Kuasa hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan menyimpulkan sejumlah poin pembelaan yang dibacakan pada sidang pledoi pertama.

Penyebab kematian Wayan Mirna Salihin yang tak jelas menjadi poin penting, termasuk motif pembunuhan yang hanya disampaikan oleh saksi tunggal, yakni suami Mirna, Arief Sumarko.(*)

Sumber: Kompas TV/Tribunnews.com

Bersatunya 'Para Mantan', Jonan Dilantik Jadi Menteri ESDM dan Arcandra Wakilnya

BeritaUtama, Jakarta - Pada 27 Juli 2016, Ignasius Jonan dicopot Presiden Joko Widodo dari jabatan Menteri Perhubungan.

Tak ada penjelasan resmi mengapa Jokowi mencopot Jonan dan menggantinya dengan Budi Karya.

Sebelum pencopotan, kinerja Jonan sempat menuai kritik karena kemacetan panjang di pintu keluar tol Brebes saat arus mudik Idul Fitri.

Kebijakan Jonan yang melarang ojek online beroperasi juga sempat dikoreksi oleh Jokowi.

Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan para wartawan usai pelantikan Menteri dan Wamen ESDM, Jumat (14/10).

Sementara itu, Arcandra Tahar dicopot dari jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada 15 Agustus 2016. Hanya 20 hari dia menduduki jabatan tersebut.

Pencopotan Arcandra karena ia diketahui memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat.

Kini, kedua mantan menteri ini kembali bersatu di kabinet Jokowi.


Duet

Jokowi memercayakan keduanya untuk memimpin Kementerian ESDM yang selama dua bulan dipegang oleh pelaksana tugas.

Arcandra turun jabatan menjadi Wakil Menteri ESDM, posisi yang sebelumnya tidak ada di nomenklatur pemerintahan Jokowi.

Sementara posisi Menteri ESDM dipercayakan kepada Jonan.

Pelantikan keduanya berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2016).

Dikritik

Status mantan yang disandang keduanya ini dipermasalahkan oleh sejumlah pihak.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil, misalnya, menilai tidak etis Jokowi kembali mengangkat orang yang pernah dicopotnya.

Menurut Nasir, Arcandra telah melakukan kesalahan fatal karena tidak terus terang soal status kewarganegaraannya.

Ia juga yakin bahwa Jonan sudah melakukan kesalahan fatal sehingga dicopot oleh Jokowi dari jabatan Menhub.

Nasir menilai, ada kesan keduanya dipaksakan untuk kembali membantu pemerintahan .

"Ini kan jadi terlihat seolah ada kepentingan politik yang bermain di balik ini semua. Kan doktor minyak di Indonesia enggak cuma Arcandra, ada apa ini kok terus dipertahankan," tutur Nasir.

"Kalau begitu selama ini dasar pengangkatan menteri itu apa? Kok orang yang pernah diberhentikan dari menteri terus diangkat lagi jadi menteri," tambah dia.

Penjelasan Istana

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Prabowo menegaskan, status keduanya sebagai mantan menteri tidak perlu dipermasalahkan.

Johan mengatakan, sejak mencopot Jonan sebagai Menteri Perhubungan, Presiden sebenarnya masih menginginkan Jonan untuk membantu pemerintah.

Bahkan, Presiden sudah mempersiapkan jabatan lain, yakni untuk memimpin holding salah satu sektor badan usaha milik negara.

"Karena dianggap itu tadi yang seperti disampaikan Presiden, Pak Jonan ini orangnya berani, punya integritas, kemudian juga punya kapasitas dan kapabilitas," kata Johan.

Sementara Arcandra sudah mengundurkan diri dari warga negara AS. Ia juga sudah dinyatakan sebagai warga negara Indonesia oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Jokowi, kata Johan, berharap kombinasi kemampuan manajerial Jonan dan kompetensi teknis Arcandra di bidang ESDM bisa membuahkan kinerja positif.

Adapun saat disinggung soal statusnya yang pernah dicopot Jokowi, baik Jonan maupun Arcandra tidak mau berkomentar banyak.

"Kalau kami bekerja ya kan lihatnya juga ke depan," kata Jonan.

"Saya sepakat," sambung Arcandra yang berdiri di samping Jonan.

Sumber: kompas.com